Pemberitahuan Saat Pengosongan

Pemberitahuan Saat Pengosongan

Syarat ini bersifat impratif, setiap eksekusi pengosongan hams lebih dahulu diberitahukan tanggalnya kepada pihak tereksekusi (pihak yang kalah).

  1. Sebaiknya Pihak Tereksekusi Hadir

Yang paling baik, pihak tereksekusi hadir pada saat pengosongan, sehingga dapat merijaga keselamatan dan pemindahan segala barang harta kekayaannya yang ada di atas Benda yang hendak dikosongkan. Atau sekurang-kurangnya dia dapat menunjukkan tempat pemindahan barang‑barangnya.

  1. Ketidakhadiran Pihak Tereksekusi, Tidak Menghalangi Jalannya Eksekusi Pengosongan

Kalau pemberitahuan eksekusi pengosongan sudah disampaikan dengan patut secara resmi, namun yang bersangkutan tidak mau menghadirinya, hal itu tidak menjadi alasan penundaan eksekusi pengosongan. Eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun pihak tereksekusi tidak Nadir. Pada prinsipnya ketidakhadiran pihak tereksekusi tidak dapat dijadikan alasan penundaan eksekusi, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (5) HIP. atau Pasal 209 ayat (4) RBg, ketidakhadiran tereksekusi menghadiri eksekusi bukan merupakan alasan hukum penundaan eksekusi. Cuma prinsip ini dapat dipertemukan dengan prinsip yang diatur Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg. Pada pasal tersebut dijumpai prinsip yang meletakkan fungsi eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut kebijaksanaan jalannya eksekusi berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan prinsip ini dihubungkan dengan ketidakhadiran pihak tereksekusi, bisa saja dijadikan alasan penundaan jika hal itu dianggap patut. Asalkan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan nieletakkan kepatutan penundaan itu sesuai dengan asas keseimbangan kepentingan pihak yang menang (pemohon eksekusi) pada satu segi, serta perlindungan kepentingan pihak tereksekusi (pihak yang kalah) pada segi lain. Asas fungsi keseimbangan kepentingan mesti menjadi patokan penundaan. Tidak boleh mempergunakan prinsip Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG secara picik dan licik dalam keadaan ketidakhadiran pihak tereksekusi menghadiri jalannya eksekusi. Menerapkan prinsip tcrsebut secara picik dan licik, bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RBg