Cara Penyusunan APBN yang Baik Sesuai Undang-Undang

Cara Penyusunan APBN yang Baik Sesuai Undang-Undang

Cara Penyusunan APBN yang Baik Sesuai Undang-Undang

Setelah memahami asas-asas yang mendasari penyusunan APBN, maka dibawah ini akan dibahas proses penyusunan APBN, bagaimanakah cara menyusun APBN?? Selengkapnya simaklah gambar dan penjelasan berkut ini:

Langkah Pertama

Langkah pertama dalam proses penyusunan APBN adalah penyusunan RAPBN (rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara). RAPBN yang disusun pemerintah merupakan atas dasar dari usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara. Adapun bentuk usulan tersebut adalah Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP). DUK meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang bersifat rutin sedangkan DUP meliputi usulan pembiayaan untuk pembangunan.

Langkah Kedua

Langkah kedua dalam penyusunan APBN adalah pengajuan RAPBN yang telah dibuat pemerintah Kepada dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Langkah Ketiga

Langkah ketiga dalam penyusunan APBN adalah Pembahasan RAPBN oleh DPR. Pembahasan RAPBN yang dilakukan DPR disini adalah menentukan apakah RAPBN diterima ataukah RAPBN yang diusulkan pemerintah ditolak.

Langkah Keempat

Langkah terakhir dalam penyusunan APBN ini merupakan langkah penentu, disini DPR memutuskan untuk menerima RAPBN yang telah dibahas atau menolaknya, Jika RAPBN diterima maka RAPBN tersebut disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk melakasanakan APBN yang telah sah tersebut, sebaliknya apabila RAPBN yang diusulkan pemerintah ternyata ditolak DPR maka pemerintah diharuskan menggunakan APBN tahun sebelumnya.


Sumber:

https://www.sekolahbahasainggris.co.id/